Kalimantan, 31 Juli 2026. Badabun Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh sumber daya yang tersedia terus dikerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Penguatan operasi dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, serta kelompok masyarakat di wilayah terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada Kamis, 30 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kebakaran, kendala pemadaman di lapangan, kesiapan personel, serta kebutuhan peralatan untuk mencegah api meluas ke kawasan permukiman dan fasilitas umum.
BNPB menegaskan penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang terlihat di permukaan. Petugas juga harus memastikan bara di lapisan tanah gambut benar-benar padam karena dapat kembali memicu kebakaran dan menghasilkan asap tebal.
Ratusan Personel Dikerahkan ke Wilayah Terdampak
Sebanyak 500 personel satuan tugas darat gabungan telah ditempatkan untuk menangani kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau. Personel tersebut terdiri atas unsur TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api.
Tim gabungan menjalankan pemadaman, pendinginan lahan, patroli, serta pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi kembali terbakar. Operasi dilakukan secara berkelanjutan, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakter berbeda dibandingkan kebakaran pada tanah mineral.
Di wilayah gambut, api dapat menjalar hingga beberapa meter di bawah permukaan. Kondisi tersebut membuat lahan yang terlihat telah padam masih mungkin menyimpan bara. Oleh karena itu, penyemprotan air harus terus dilakukan sampai asap dan suhu panas di dalam tanah benar-benar menghilang.
Selain operasi darat, dukungan udara juga digunakan untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki kendaraan maupun personel. Di Kelurahan Kameloh Baru, Palangka Raya, tim gabungan dan satu helikopter pengebom air dikerahkan untuk menangani kebakaran yang diperkirakan telah melanda sekitar 40 hektare lahan.
Keterbatasan Air Menjadi Tantangan Petugas
Ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Di Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, petugas menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan air yang memadai ketika api bergerak mendekati jalan raya.
Pemerintah daerah mencatat terdapat 126 titik api yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Sebanyak 12 regu gabungan telah dikerahkan ke Panarung, tetapi operasi mereka harus didukung dengan penyediaan sumber air, pompa, selang, kendaraan operasional, dan biaya lapangan yang mencukupi.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Luas lahan gambut yang terbakar di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 140 hektare. Pemerintah pusat dan daerah menempatkan kawasan ini sebagai salah satu fokus penanganan karena api di lahan gambut berpotensi bertahan lama dan sulit dideteksi hanya melalui pengamatan permukaan.
BNPB meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak menunda penetapan status siaga apabila indikator ancaman terus meningkat. Penetapan status diperlukan agar pengerahan personel, pemanfaatan anggaran darurat, serta bantuan peralatan dapat dilakukan lebih cepat.
Pemerintah Minta Respons Cepat Terhadap Titik Api
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan bahwa setiap titik api harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Koordinasi antara pemerintah daerah, petugas lapangan, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah dampak kabut asap.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 31 Oktober 2026. Status tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan selama periode kemarau dan meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Aktivitas pembakaran dalam kondisi kering dapat dengan cepat memicu api yang sulit dikendalikan, terutama apabila terjadi di kawasan bergambut dan disertai angin kencang.
Warga yang melihat asap atau indikasi kebakaran diharapkan segera melapor kepada aparat desa, BPBD, pemadam kebakaran, maupun petugas terdekat. Pelaporan sejak dini akan memberikan kesempatan lebih besar bagi tim gabungan untuk memadamkan api sebelum menjangkau area yang lebih luas.
BNPB memastikan pemantauan terhadap perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah akan terus dilakukan. Penambahan personel, peralatan, dan dukungan udara akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan serta tingkat ancaman di masing-masing daerah.
Pemerintah berharap operasi terpadu tersebut dapat menekan luas kebakaran, melindungi kesehatan masyarakat, menjaga aktivitas transportasi, serta mencegah kabut asap mengganggu wilayah lain.
Baca Juga Berita : Kalimantan Utara Dapat Tambahan Rp30 Miliar untuk Jalan Perbatasan Krayan
