Kalimantan, 30 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung pembangunan dan penanganan jalan di wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang mengatakan kepastian mengenai tambahan dana tersebut diterimanya setelah pemerintah daerah melakukan komunikasi dan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
“Informasi yang saya terima, sudah ada penambahan sekitar Rp30 miliar untuk wilayah Krayan,” kata Zainal saat memberikan keterangan di Tanjung Selor, Kamis.
Tambahan anggaran itu diharapkan dapat mempercepat penanganan ruas jalan yang selama ini menjadi jalur penting bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kondisi sejumlah ruas yang belum memadai kerap menghambat pergerakan warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi antarkecamatan.
Menjawab Kebutuhan Masyarakat Perbatasan
Wilayah Krayan berada di kawasan pedalaman Kabupaten Nunukan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan membuat pembangunan infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat.
Akses darat yang terbatas menyebabkan perjalanan warga menjadi lebih sulit, terutama ketika hujan membuat jalan berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Biaya pengangkutan bahan pangan dan material bangunan juga menjadi lebih tinggi karena sebagian kebutuhan masyarakat masih bergantung pada jalur udara maupun akses melalui wilayah negara tetangga.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya telah mengusulkan percepatan pembangunan jalan perbatasan kepada pemerintah pusat. Audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu langkah untuk mencari dukungan pembiayaan karena kebutuhan pembangunan jalan di Krayan tidak dapat sepenuhnya ditanggung melalui anggaran daerah.
Tambahan Rp30 miliar tersebut akan melengkapi program pembangunan yang telah berjalan. Pemerintah daerah masih menunggu rincian teknis mengenai ruas yang akan ditangani, jadwal pelaksanaan, serta bentuk pekerjaan yang akan dilakukan.
Pembangunan Dilakukan Secara Bertahap
Penanganan jalan di Krayan selama ini dilaksanakan secara bertahap melalui anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Kalimantan Utara mencatat telah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk kawasan perbatasan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain anggaran daerah, pemerintah pusat juga mengarahkan dana sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Krayan. Pendanaan tersebut direncanakan secara bertahap melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah dengan pelaksanaan berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara.
Jalan Lingkar Krayan dirancang untuk menghubungkan sejumlah kecamatan di kawasan dataran tinggi tersebut. Keberadaan jalan yang layak dinilai dapat memangkas waktu perjalanan, memperlancar distribusi barang, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur juga dipandang penting untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung pelayanan publik dan aktivitas sosial masyarakat.
Pengawasan Anggaran Dibutuhkan
Tambahan anggaran dari pemerintah pusat mendapat perhatian karena masyarakat Krayan telah lama menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan. Pemerintah daerah diminta memastikan dana tersebut digunakan pada ruas yang paling membutuhkan penanganan.
Perencanaan pekerjaan juga perlu menyesuaikan kondisi geografis Krayan yang didominasi kawasan pegunungan dan memiliki curah hujan cukup tinggi. Pemilihan konstruksi jalan harus mempertimbangkan ketahanan permukaan, sistem drainase, serta kemudahan pemeliharaan setelah proyek selesai.
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih.
Zainal berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sampai konektivitas jalan di Krayan benar-benar terbentuk. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun.
Dengan tambahan dana Rp30 miliar tersebut, pemerintah memiliki peluang memperluas penanganan jalan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan akses transportasi lebih aman dan layak. Keberhasilan pembangunan nantinya akan ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kualitas pekerjaan, dan pengawasan penggunaan anggaran.
