Kalimantan Barat, 25 Juni 2026. Persoalan sulitnya warga memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Pemerintah provinsi meminta Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah cepat agar kebutuhan BBM masyarakat tidak terus terganggu.
Ria Norsan mengatakan, keluhan masyarakat Sungai Laur sudah diterima pemerintah daerah dan langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak terkait. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan penting bagi warga, terutama untuk mobilitas harian, kegiatan pertanian, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
“Persoalan ini harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai aktivitas warga terhambat hanya karena pasokan BBM tidak lancar,” kata Ria Norsan di Pontianak.
Warga Terdampak Kesulitan BBM
Kondisi pasokan BBM di Sungai Laur disebut berdampak langsung terhadap kegiatan masyarakat. Warga yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan, usaha kecil, angkutan barang, hingga pelayanan harian harus menghadapi keterbatasan akses karena distribusi belum berjalan normal.
Wilayah Sungai Laur yang cukup jauh dari pusat layanan BBM lain membuat persoalan ini semakin terasa. Bila pasokan tidak segera dipulihkan, warga berpotensi harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut dapat menambah beban biaya dan mengganggu kegiatan ekonomi lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai penanganan sementara perlu segera dilakukan sambil tetap menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan terhadap fasilitas penyaluran BBM di wilayah tersebut.
Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tersendatnya penyaluran BBM. Karena itu, Pertamina diminta memastikan pasokan BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Solar, dapat kembali menjangkau warga Sungai Laur.
Koordinasi juga dilakukan bersama perangkat daerah, termasuk sektor perekonomian dan energi, agar penyaluran berjalan lebih tertib. Pemerintah berharap distribusi BBM tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan mempercepat penyaluran BBM bersubsidi ke Sungai Laur dengan pengawasan ketat. Pengawasan dinilai penting agar distribusi tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
Pemerintah Tekankan Pengawasan
Selain mendorong percepatan pasokan, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi. Langkah ini dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan BBM di Sungai Laur sebelumnya menjadi perhatian karena adanya kendala pada layanan SPBU setempat. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah dan Pertamina perlu mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan proses evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Ria Norsan berharap percepatan penyaluran BBM dapat segera memulihkan aktivitas masyarakat. Dengan ketersediaan bahan bakar yang lebih stabil, kegiatan ekonomi, mobilitas warga, serta pelayanan publik di Sungai Laur diharapkan kembali berjalan normal.
“Pemerintah akan terus mengawal kebutuhan masyarakat. Prinsipnya, pasokan harus tersedia dan distribusinya harus tertib,” ujarnya.
