Kalimantan Selatan, 7 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diperkuat melalui keikutsertaan Pemprov Kalsel dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional atau Rakornas PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
Kehadiran Kalimantan Selatan dalam forum nasional itu menjadi bagian dari langkah daerah untuk memastikan arah pembangunan kelautan dan perikanan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, membuka ruang ekonomi bagi masyarakat pesisir, serta meningkatkan daya saing hasil perikanan daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, hadir dalam rakornas tersebut sebagai perwakilan pemerintah daerah. Melalui forum itu, Pemprov Kalsel mendapatkan arahan terkait pelaksanaan program kerja prioritas nasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pelaku usaha sektor perikanan.
Rakornas PKPN 2026 tidak hanya menjadi agenda koordinasi, tetapi juga ruang penyamaan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lain. Pembahasan dalam forum tersebut mencakup penguatan swasembada pangan, pembangunan desa berbasis potensi kelautan dan perikanan, dukungan energi, logistik, serta pengelolaan program prioritas agar dapat berjalan lebih efektif di daerah.
Bagi Kalimantan Selatan, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir dan pelaku ekonomi lokal. Karena itu, penguatan kebijakan tidak cukup hanya dilakukan melalui program teknis, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan sampai ke tingkat masyarakat.
Pemprov Kalsel menilai keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Program nasional yang telah disusun pemerintah pusat perlu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan daerah yang tepat sasaran, mulai dari peningkatan produktivitas, pembinaan pelaku usaha, penguatan rantai distribusi, hingga perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.
Melalui hasil rakornas tersebut, Pemprov Kalsel berharap perencanaan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dapat semakin terarah. Pemerintah daerah juga menempatkan sektor ini sebagai salah satu penggerak ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
Ke depan, Kalimantan Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional. Dukungan itu diharapkan mampu mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih produktif, berdaya saing, serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
